Harga BBM Naik, Peserta KB Dikhawatirkan Menurun

Harga BBM Naik, Peserta KB Dikhawatirkan Menurun

Semarang-RoL-- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti melambungnya harga barang dan jasa, dikhawatirkan akan menurunkan partisipasi masyarakat mengikuti program keluarga berencana (KB) mandiri.

Direktur Pelaksana Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah, Farid Husni di Semarang, Rabu, mengatakan, kekhawatiran itu disebabkan penghasilan kelompok menengah ke bawah tersedot untuk memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda, seperti makanan, transportasi, dan pendidikan.

Padahal, menurut dia, KB mandiri mensyaratkan pesertanya membiayai sendiri program ini sehingga bisa saja anggaran mengikuti program KB tersedot untuk menutup kebutuhan sehari-hari setelah semua harga barang dan jasa naik.

Meskipun saat ini dalam keadaan sulit, PKBI Jateng mengajak masyarakat Jateng bisa berhemat agar ada anggaran untuk pengadaan alat kontrasepsi. Dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi mantap dan efektif agar tidak terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki, katanya.

Perkembangan peserta KB baru di Jateng selama lima tahun (2003-2007) mengalami pasang-surut. Pada tahun 2003 tercatat 682.309 peserta KB baru, lalu ketika pemerintah menaikkan harga BBM pada 2005 turun menjadi 674.792 peserta. Seiring dengan membaiknya perekonomian, pada tahun 2007 peserta KB baru naik lagi menjadi 746.701 orang.
Ia mengingatkan, kehamilan yang tidak dikehendaki membawa implikasi panjang bagi keluarga dan negara.

Bagi keluarga akan memberi tambahan biaya sangat banyak. Bila tidak direncanakan sejak awal, kehamilan tidak dikehendaki menjadi beban bagi sebuah keluarga, katanya menandaskan.

Bertambahnya jumlah penduduk secara tidak terkendali, menurut Farid, juga menjadi beban berat bagi negara, sebab membawa konsekuensi penambahan infrastruktur umum, seperti sekolah, jalan, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya.

Padahal kita tahu, betapa susah negara kita mengurus rakyatnya akibat bermacam persoalan ekonomi dunia yang tidak kunjung selesai, katanya.

Sejak era otonomi daerah urusan KB beralih kepada pemerintah kabupaten/kota. Namun, banyak pemerintah daerah (pemda) tidak memiliki perhatian serius terhadap program KB.
Pemda kurang menaruh perhatian terhadap program KB sehingga memengaruhi mutu pelayanan KB, terutama dalam penyediaan alat kontrasepsi, katanya.

Masalah lain, kata Farid Husni, banyak sumber daya manusia di jajaran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak bisa dimanfaatkan optimal akibat tersebar di berbagai lembaga pemda. ant/
fif

http://beritapendidikan.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=12&artid=254